Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana blokade terhadap Selat Hormuz setelah pembicaraan damai dengan Iran yang berlangsung di Pakistan mengalami kegagalan. Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik sekaligus mengguncang perekonomian global.
Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa Angkatan Laut AS akan segera memulai proses blokade terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.
“Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz,” ujarnya, seperti dikutip CNBC International, Senin (13/4/2026).
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa operasi blokade akan mulai diberlakukan pada Senin pukul 10 pagi waktu setempat. Namun, implementasi di lapangan disebut lebih terbatas dibanding pernyataan awal Trump, di mana kapal yang menuju pelabuhan non-Iran tetap diizinkan melintas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini diperkirakan memperkecil peluang tercapainya perdamaian dalam waktu dekat, sekaligus memperparah krisis ekonomi global. Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia, sehingga gangguan di kawasan ini dapat langsung mendorong lonjakan harga energi.
Trump menilai kebijakan tersebut sebagai upaya menghentikan apa yang ia sebut sebagai “pemerasan global” oleh Iran. Ia menuduh Teheran memanfaatkan ketidakpastian keamanan di selat tersebut untuk meraup keuntungan ekonomi, termasuk rencana pungutan terhadap kapal yang melintas.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump bahkan menyebut opsi “blokade total” hingga Iran memenuhi tuntutan AS. Ia juga mengancam akan mencegat kapal di perairan internasional yang diduga membayar biaya kepada Iran untuk melintas.
Selain itu, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif hingga 50% terhadap negara yang membantu Iran, termasuk kemungkinan menyasar China. Ia dijadwalkan bertemu Presiden China, Xi Jinping, dalam waktu dekat di tengah meningkatnya ketegangan tersebut.
Di sisi lain, Iran merespons keras langkah tersebut. Pemerintah Teheran menyatakan bahwa kehadiran kapal militer AS di sekitar selat dapat dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Parlemen Iran, yang dipimpin oleh Mohammad-Bagher Ghalibaf, juga menyindir dampak kebijakan tersebut terhadap harga energi global.
Sementara itu, upaya diplomasi yang melibatkan delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance dilaporkan gagal mencapai kesepakatan. Iran tetap bersikukuh pada sejumlah tuntutan, termasuk kendali atas Selat Hormuz dan pembebasan aset yang dibekukan.
Ketegangan ini turut berdampak pada pasar energi global. Harga minyak sempat melonjak di atas US$100 per barel atau sekitar Rp1,7 juta, memicu volatilitas di pasar keuangan dunia.
Sumber : cnbcindonesia.com
