BIM | Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan pemerintah dan akan segera diumumkan ke publik.
Namun, ia menegaskan pengumuman resmi tersebut tidak akan diumumkan langsung olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).
Terkait target pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui kebijakan WFH, Purbaya mengakui terdapat perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi, meski belum bersifat pasti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai dampak kebijakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi mendorong penerimaan negara.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” katanya.
Purbaya menambahkan pemerintah menggunakan pendekatan menyeluruh dalam menilai dampak kebijakan tersebut, termasuk dari sisi penerimaan negara.
Lebih lanjut, ia menilai rencana penerapan WFH pada hari Jumat dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.
“Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH akan bersifat wajib bagi sektor swasta. Ia hanya memastikan penerapan wajib akan berlaku bagi instansi pemerintah.
“Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” pungkasnya.
Sumber : cnnindonesia.com
