BIM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha untuk berperan aktif dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan pemulihan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing bidang. Ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu, 11 Januari 2026.
Rapat ini turut dihadiri Kepala SKPA, unsur LSM, NGO dan lintas Yayasan peduli pascabencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam upaya ini, Sekda menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi. Dukungan tersebut diharapkan hadir dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, maupun penyediaan sumber daya.
M. Nasir juga menekankan bahwa beban pemulihan tidak seharusnya sepenuhnya ditumpukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah daerah mendorong pembagian peran di mana unit-unit kecil dan kelompok usaha mikro dapat dibantu melalui skema hibah, bantuan skala kecil, maupun program kemitraan dari mitra pembangunan lainnya.
Terkait aspek permodalan, Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama. Dinas ini dinilai memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak.
“Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang,” tambahnya.
Guna memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam Anggaran Tahun 2026. Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” pungkasnya. (***)
