Kuala Lumpur, Konjen RI di Penang, dan Otoritas Pelabuhan Penang. Tim Pemerintah Aceh secara berkala mengadakan pertemuan dengan stakeholder untuk memastikan kesiapan Custom, Immigration, Quarantine & Security (CIQS) di Pelabuhan Krueng Geukueh.
Bahkan, dilakukan sosialisasi bersama pengusaha untuk memastikan kesiapan muatan. “Pak Gubernur berharap dengan terbukanya penyeberangan Krueng Geukuh – Penang, maka terbukalah berbagai peluang usaha bagi rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Secara sederhana, kata Nurlis, berbagai komoditas yang ada di Aceh dapat dibawa ke Penang sesuai kebutuhan oleh kapal penyeberangan. “Di Malaysia banyak orang Aceh, sehingga mempermudah komunikasi untuk hubungan bisnis,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, dibutuhkan dukungan regulasi agar pelayaran Krueng Geukueh – Penang ini dapat terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kesiapan Pelabuhan Krueng Geukueh untuk dapat melayani pelayaran internasional. Dukungan asistensi dan penguatan dari Kemenhub.
“Tujuannya agar pelaksanaan pelayaran ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Aceh dan Indonesia,” kata Nurlis.
Kendala dan Solusinya
Dalam konsultasi tersebut, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pelayaran antarnegara Krueng Geukuh–Penang dengan menggunakan kapal penumpang maupun kapal barang pada prinsipnya dapat segera dilakukan, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan pelayaran internasional yang berlaku.
“Yang masih menjadi perhatian adalah apabila pelayaran menggunakan kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yang dapat mengangkut kendaraan. Untuk skema tersebut, sampai saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan kendaraan dari Indonesia dibawa masuk dan beroperasi di Malaysia, maupun sebaliknya,” kata Nurlis.
Dijelaskan, pengaturan pergerakan kendaraan lintas batas tersebut memerlukan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, pengembangan layanan Ro-Ro yang membawa kendaraan membutuhkan kesepakatan antarnegara sebagai landasan pengaturannya.
“Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk mendorong terwujudnya kerja sama bilateral yang dapat memberikan kepastian dan mengatur mekanisme keluar-masuk kendaraan dari dan ke Malaysia,” kata Nurlis.
Namun, kata Nurlis, kondisi tersebut tidak menghambat upaya Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan pembukaan lintasan. “Pelayaran penumpang dan barang dapat dipersiapkan terlebih dahulu, sementara untuk layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan, Pemerintah Aceh akan mengikuti perkembangan kerja sama bilateral yang sedang diupayakan Pemerintah Pusat,” katanya.[]
