BANDA ACEH – Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menerima kunjungan resmi silaturahim Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, beserta para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Sekretariat Daerah Aceh di ruang kerjanya di markas Polda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28 Juli 2026).
“Kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan Pemerintah Aceh dalam menggalang kerjasama untuk membangun Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), di Banda Aceh, Rabu (29 Juli 2026).
Ampon Man menjelaskan, bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jadi, kata Ampon Man, kunjungan Sekda Nasir bersama para Asisten dan Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) Aceh sebagai wujud dari amanah Gubernur Mualem. “Polda Aceh adalah mitra strategis yang saling bersinergi untuk membangun Aceh,” kata Ampon Man.
Dalam pertemuan itu, kata Ampon Man, Kapolda Aceh beserta jajaran menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Pemerintah Aceh. “Dukungan dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas keamanan, kelancaran pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin baik di Aceh,” katanya
Ampon menjelaskan bahwa Sekda Nasir mengapresiasi sambutan dan komitmen Kapolda Aceh beserta jajaran dalam berkolaborasi yang erat dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. “Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menyukseskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Aceh,” kata Ampon Man.
Ampon Man menjelaskan silaturahmi tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. “Ini menjadi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
“Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh berkomitmen untuk bersama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.”[]
