BIM | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu pondasi penting dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) Aceh, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, stunting, dan ketimpangan sosial. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam acara Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Senin, 7 Juli 2025.
Menurut Fadhlullah, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan hanya sebatas pemenuhan hak dasar warga negara atas pangan bergizi, namun juga bagian dari investasi jangka panjang untuk kualitas manusia Aceh. “Pemerintah menekankan penurunan stunting. MBG ini menjadi pondasi kegiatan pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Wagub juga mengaitkan MBG dengan penguatan ekonomi berbasis koperasi. Ia menyebutkan, saat ini Pemerintah Aceh tengah menyiapkan lebih dari 6.500 desa yang akan memiliki koperasi aktif, yang dapat mendukung kelancaran dapur MBG dan distribusi pangan antarwilayah. “Kalau koperasi berdiri di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, maka komunikasi dan pasokan antar kabupaten menjadi lebih mudah dan terintegrasi,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara duek pakat ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Agussabti. Ia menyatakan bahwa penyediaan MBG secara berkelanjutan membutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi. “Tantangannya besar. Dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien agar dapur MBG dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Faisal, turut menekankan bahwa MBG harus dikelola dengan sistem yang baik dan terukur, dari perencanaan hingga monitoring. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk industri, untuk memperkuat rantai pasok dan keterlibatan tenaga kerja lokal. “MBG bukan hanya solusi ketahanan pangan, tapi juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal,” ucapnya.
Fakultas Ekonomi USK, lanjut Prof. Faisal, berkomitmen menjalankan peran akademik melalui riset dan pengembangan peta jalan tata kelola MBG yang berkelanjutan. Forum duek pakat ini menjadi ruang untuk merumuskan prinsip tata kelola yang kuat serta rekomendasi kebijakan guna mendukung efektivitas program. []
