Aceh Tamiang – Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Apel Pembukaan Gelombang III Satgas Pemulihan Pasca Bencana Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri Gelombang III yang digelar di Lapangan Dapur Umum Satgas (Halaman Dinas PU) Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026).
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh bersama Mendagri dan jajaran Forkopimda tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.
Dalam kesempatan itu, Fadlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tuntas dan tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian.
“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal,” ujar Fadlullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Satgas, progres pemulihan menunjukkan capaian signifikan. Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 38 daerah telah berada pada kondisi normal, sementara Aceh Tamiang terus menunjukkan tren perbaikan meski masih memerlukan perhatian pada beberapa sektor.
Fadlullah juga mengapresiasi kinerja Satgas Praja IPDN dan ASN Kemendagri pada Gelombang I dan II yang telah berhasil menuntaskan berbagai target, mulai dari pembersihan fasilitas pemerintahan hingga pemulihan kawasan permukiman masyarakat.
“Kerja keras Satgas di lapangan sangat membantu percepatan pemulihan. Ini bukti nyata kolaborasi yang efektif antara pusat dan daerah,” katanya.
Untuk mendukung percepatan lanjutan, pada Gelombang III ini sebanyak 768 personel kembali diturunkan dengan fokus penyelesaian 42 titik sasaran di wilayah Aceh Tamiang.
Wakil Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi kerja di lapangan, termasuk penguatan koordinasi, percepatan pembersihan sisa lumpur, perbaikan drainase, serta pemulihan akses lingkungan masyarakat.
Apel pembukaan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh target pemulihan dapat diselesaikan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal dan roda pemerintahan berjalan optimal.
