BIM | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan komitmen memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) kepatuhan Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.
Laporan tersebut diterima langsung Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, dari Kepala BPK Wilayah Aceh Andri Yogama di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Kamis (12/2/2026).
Diwarsyah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai independen dan profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Aceh yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyerahan LHP memiliki arti strategis karena menyangkut pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola adalah amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terinci kepatuhan atas pengelolaan operasional PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA untuk periode Tahun 2024 hingga Semester I 2025.
Pemeriksaan ini dinilai krusial untuk memastikan tata kelola BUMD berjalan sesuai prinsip yang baik dan bertanggung jawab.
Diwarsyah menekankan bahwa hasil pemeriksaan harus dipandang sebagai bahan evaluasi konstruktif. Rekomendasi BPK, kata dia, menjadi pedoman dalam memperbaiki sistem, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Khusus kepada PT PEMA, ia mengingatkan peran strategis perusahaan daerah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penerapan prinsip good corporate governance, transparansi, profesionalisme, serta penguatan manajemen risiko harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan Dewan Komisaris dan Direksi PT PEMA untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, sistematis, dan tepat waktu agar perusahaan semakin kredibel dan sehat secara korporasi.
Tak hanya BUMD, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga diminta segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dengan langkah perbaikan yang terukur.
“Akuntabilitas harus menjadi budaya kerja dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh meyakini sinergi antara pemerintah daerah, DPR Aceh, dan BPK menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan usaha daerah. []
