BIM | Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Tito menegaskan bahwa fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Menurutnya, warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Oleh karena itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.
“Yang menjadi atensi kami tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera. Jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu. Terkait penyediaan huntara, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah berhasil diselesaikan secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain melalui pembangunan fisik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga. Tito menjelaskan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan untuk warga yang memilih opsi kedua.
Pada tahap awal, bantuan DTH diberikan sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan. Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, agar warga terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi. Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR juga fokus mengerjakan proyek huntap bagi warga terdampak. Hingga saat ini, pembangunan huntap terus menunjukkan progres yang positif. Untuk memastikan target pembangunan berjalan sesuai rencana, Satgas PRR juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Adapun target pembangunan huntap mencapai 15.719 unit, terdiri atas 3.657 unit di Sumbar, 3.462 unit di Sumut, dan 8.600 unit di Aceh. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, namun berada di lokasi yang masih aman, tersedia pilihan pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB.
Sementara itu, bagi warga yang berada di zona rawan, pemerintah menyediakan opsi relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks yang dikerjakan oleh Kementerian PKP. “Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito. Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci untuk memastikan seluruh target hunian dapat segera terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.
Sumber: kompas.com
