Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti sejumlah negara di dunia, termasuk Jepang. Negeri Matahari Terbit ini tengah menyiapkan kebijakan pemotongan pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama dua tahun terhitung sejak April 2027.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan.
“Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Purbaya, langkah Jepang menurunkan pajak dilakukan karena perekonomiannya sedang menghadapi perlambatan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Jepang untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Indonesia memilih menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen lain, seperti subsidi dan program perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah belum melihat urgensi untuk memangkas tarif PPN.
Purbaya menekankan, keputusan menurunkan tarif pajak tidak bisa dilakukan secara sederhana karena akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan kondisi fiskal.
“Enggak bisa lah. Nanti kalau turun, saya dibilang defisitnya membesar. Kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0%, tapi 0% kita nggak punya duit, nanti lu pada ribut, utang semua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesehatan fiskal negara. Menurutnya, pembiayaan pembangunan masih membutuhkan utang, namun pertumbuhannya harus tetap terkendali.
Purbaya mengingatkan bahwa penurunan tarif PPN tanpa perhitungan matang berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah, termasuk untuk menyalurkan berbagai subsidi kepada masyarakat.
“Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi harus menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga. Sekarang saja udah banyak yang ribut kan, utang mulu katanya,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, belanja pemerintah, hingga keberlanjutan program bantuan bagi masyarakat.
“Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja. Saya nggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas yang dianggap penting. Jadi kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya,” pungkasnya.
Sumber : cnbcindonesia.com
