BIM | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan, bahwa pemulihan pascabencana di Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur.
Ia meyakini dua sektor tersebut menjadi hal penting agar kehidupan masyarakat di wilayah terdampak segera normal.
“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” kata Mualem.
Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga turut menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi dan penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
Di mana, Mualem berharap, penanganan pascabencana di Aceh mendapat penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional.
“Termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Mualem juga menanyakan mengenai masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan.
Hal itu mengingat hingga saat ini masih terdapat wilayah terdampak di Aceh yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
“Di sisi lain, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir,” tukas Mualem.
“Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” sebutnya.
Hal itu, kata Mualem, juga berkaitan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.
“Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU sehingga distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean di setiap SPBU di Aceh,” katanya.
Lebih lanjut, Mualem menyebutkan, bahwa Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh telah dioperasionalkan sepanjang masa darurat dan terbukti sangat membantu kelancaran mobilitas di wilayah terdampak.
Ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan stabil seperti sedia kala.
Diketahui, Rakor yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, serta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB, Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Kepala BNPB, Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, serta Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Sumber : Serambinews.com
