Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kewenangan penuh bagi kepala daerah untuk menentukan presentase work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan tingkat risiko wilayahnya. “Termasuk juga kalau pemerintah kabupaten atau kota melihat bahwa aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN, bisa terganggu, maka work from home bisa dilakukan sebagian, seperti yang sering kita lakukan, misalnya 50 persen,” kata Tito dalam konferensi pers yang digelar daring, Minggu (6/9/2026).
Meski demikian, Tito mengimbau agar layanan publik utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak dipastikan harus tetap beroperasi secara optimal. Misalnya, ASN di sektor kesehatan, pemadam kebakaran, dan lain-lain.
“Ada hal-hal yang memang harus tetap dilakukan,” ujarnya. Sementara itu, untuk sektor kerja dengan tingkat risiko tinggi, tapi tidak mengganggu layanan masyarakat, porsi WFH dapat ditingkatkan hingga penuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito mengimbau seluruh pihak tidak lengah dan terus memantau perkembangan situasi terkini mengingat kondisi bencana yang dinamis.
“Tetapi sekali lagi, kita semua tetap mengikuti dengan sangat intens karena ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa kita duga,” ujar Tito.
Guna memastikan setiap kebijakan berbasis pada data terpercaya, ia mendorong pemerintah daerah (pemda) selalu berkoordinasi secara berkala dengan lembaga resmi penanggulangan bencana dan pemantau kondisi alam. Koordinasi antarlembaga tersebut dinilai sangat krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kerawanan dan risiko bahaya yang dapat berdampak pada masyarakat maupun roda pemerintahan.
“Nah, ini harus kita lakukan komunikasi terus-menerus. Sekali lagi, tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat di berbagai sektor, termasuk sektor administrasi pemerintahan,” tutur Tito.
Sumber: Kompas.com
