BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang.
“Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Fadhlullah mengatakan, 21 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai.
Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik.
Dalam momentum tersebut, Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding di Helsinki, Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam perjalanan perdamaian Aceh.
*600 Hektare untuk Pengembangan Ekonomi*
Dalam rangkaian peringatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai ikut berperan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Tanah tersebut nantinya akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki.
Fadhlullah berharap berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.
“Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat,” ujarnya.[]
