BIM | Penggerebekan dilakukan penyelidik di rumah Wakil Menteri (Wamen) Perminyakan untuk Urusan Distribusi Irak, Ali Maarij Al Bahadly, akhir pekan kemarin. Dilaporkan bagaimana uang senilai US$ 14 juta (Rp 251,3 miliar) ditemukan dalam bentuk tunai dibalik dinding rumah, terdiri dari US$ 11 juta dan empat miliar dinar Irak (senilai US$ 3 juta).
Ini merupakan buntut dari operasi penangkapan besar-besaran pelaku korupsi yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) baru Irak, Ali al-Zaidi, yang baru dilantik 14 Mei lalu. Sebelumnya, pemerintahannya disebut berhasil menangkap 47 koruptor hanya dalam sehari, termasuk pejabat kabinet hingga anggota DPR.
“Uang tunai tersebut ditemukan selama penyelidikan awal,” kata hakim ketua Pengadilan Kriminal Pusat untuk Korupsi Irak, dimuat The National News, Kamis (2/7/2026). “Investigasi masih berlangsung,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sebuah gambar yang dirilis, terlihat bagaimana Dewan Kehakiman menunjukkan para penyelidik menggunakan palu bor menembus dinding di gedung kolam renang rumah sang wamen. Sebuah lubang persegi panjang terlihat di dinding dan puing-puing beton berserakan di dekat tepi kolam yang berubin biru dan kosong.
Dari dalam dinding, terlihat beberapa koper terbuka berisi uang kertas dolar dan dinar yang diikat rapat. Ada pula kotak-kotak barang, di mana salah satunya merupakan jam Rolex berwarna emas.
Perlu diketahui, sebagai Wamen Perminyakan untuk Distribusi, Al Bahadly mengawasi alokasi dan penjualan produk bahan bakar olahan di Irak. Portofolio ini dianggap sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan pedagang bahan bakar swasta, perusahaan distribusi, dan kuota provinsi.
Ia ditangkap dan menghadapi proses hukum di Pengadilan Pidana Anti-Korupsi Pusat di Baghdad. Pengadilan tersebut khusus menangani kasus kejahatan keuangan yang melibatkan pejabat senior dan telah menjadi pusat upaya pemerintah untuk menunjukkan bahwa “tidak ada seorang pun yang kebal dari pertanggungjawaban”.
Sebenarnya, pemerintah PM Ali al-Zaidi telah melaporkan pemulihan miliaran dinar, penyitaan properti di Baghdad dan luar negeri, serta hukuman penjara bertahun-tahun untuk beberapa pejabat korup. Para analis mengatakan upaya ini bertujuan untuk mengatasi kemarahan publik atas korupsi yang merajalela, yang oleh gerakan anti-korupsi global Transparency International dinilai sebagai salah satu masalah pemerintah Irak yang paling mendesak.
Meski begitu sejumlah pengamat menilai pesimis upayanya. Seorang peneliti di lembaga think tank Arab Centre for Research and Policy Studies, Harith Hasan, mengatakan bahwa upaya pemerintah sering kali berhenti ketika biaya politik meningkat dan penegakan hukum bersifat selektif, bukan konsisten.
“Saya memperkirakan kampanye ini akan berhenti begitu upaya lebih lanjut mulai menimbulkan biaya politik, keamanan, atau sistemik yang signifikan. Namun, untuk saat ini, ada indikasi bahwa penangkapan tambahan mungkin masih akan terjadi,” katanya.
Sumber : cnbcindonesia.com
