BIM | Desakan agar Ketua DPR Aceh Zulfadhli alias Abang Samalanga diganti kembali mencuat. Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Fathur, menilai rentetan polemik yang melibatkan pimpinan parlemen Aceh itu sangat miris karena terjadi saat eksekutif dan legislatif sama-sama berada dalam pengaruh Partai Aceh.
Zulfadhli diketahui merupakan kader Partai Aceh, sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga menjabat Ketua Umum Partai Aceh. Menurut Fathur, situasi tersebut seharusnya menghadirkan stabilitas politik dan percepatan pembangunan, bukan justru kegaduhan internal yang terus berulang.
“Ini sangat miris. Ketika gubernur dan Ketua DPRA berasal dari kekuatan politik yang sama, rakyat berharap sinergi. Tetapi yang terlihat justru konflik dan kegaduhan,” kata Fathur, Selasa (14/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai kritik terhadap Zulfadhli lahir dari sejumlah fakta yang ramai diberitakan publik dalam beberapa bulan terakhir.
Salah satunya, pernyataan Zulfadhli saat menerima demonstran di halaman Gedung DPRA pada September 2025. Dalam pemberitaan media, Zulfadhli terdengar meminta massa menambah tuntutan dengan kalimat “pisah aja Aceh dengan pusat”. Pernyataan itu kemudian viral dan menuai polemik luas.
Selain itu, Fathur menyoroti konflik internal DPRA yang kerap mencuat ke ruang publik, mulai dari rapat paripurna yang memanas hingga cekcok antaranggota dewan.
Yang terbaru, anggota DPRA Rijaluddin secara terbuka meminta seluruh anggota dewan bertemu langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf tanpa kehadiran unsur pimpinan DPRA. Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna pada 6 April 2026.
Sehari kemudian, Rijaluddin menjelaskan bahwa pertemuan tanpa pimpinan dimaksudkan agar anggota dewan bisa berbicara lebih lugas dan terbuka soal kondisi internal lembaga, serta karena komunikasi antara pimpinan dan anggota dinilai sangat rendah bahkan “tidak ada”.
Menurut Fathur, permintaan anggota dewan untuk bertemu gubernur tanpa pimpinan merupakan sinyal serius adanya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Ketua DPRA.
“Kalau sampai anggota DPRA ingin bicara langsung dengan gubernur tanpa pimpinan, itu pertanda hubungan internal sudah tidak sehat. Sangat mungkin mereka ingin menyampaikan keluhan, termasuk meminta agar Ketua DPRA diganti,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut memalukan bagi lembaga DPRA maupun Partai Aceh sebagai partai pemenang yang menempatkan kadernya di posisi strategis.
“Jangan sampai rakyat melihat mayoritas kekuasaan justru dipakai untuk konflik internal. Ini sangat merugikan citra partai dan lembaga,” katanya.
Fathur juga menyinggung berbagai persoalan rakyat Aceh, mulai dari ekonomi, lapangan kerja, hingga penanganan bencana, yang menurutnya lebih membutuhkan perhatian serius daripada pertikaian elite politik.
“Rakyat butuh solusi, bukan drama. Kalau Ketua DPRA terus menjadi sumber polemik dan tidak mampu menyatukan lembaga, maka sudah sewajarnya dievaluasi dan diganti,” kata Fathur.
