BIM | Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh.
Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat, 23 Januari 2026.
Bantuan diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total bantuan sebesar Rp500 juta tersebut berasal dari dua sumber, yakni Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung.
Dari total bantuan tersebut, Rp250 juta diterima Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya disalurkan langsung oleh Kwarda Gerakan Pramuka Aceh.
“Penyerahan dana kemanusiaan ini merupakan amanah dari masyarakat Provinsi Lampung melalui pemerintah dan bagian dari kepedulian Gerakan Pramuka Lampung dalam merespons bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, dana dari unsur Pramuka dikumpulkan melalui aksi Bumbung Kemanusiaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran, mulai dari Kwartir Cabang hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput di Lampung.
“Seluruh dana yang terkumpul disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah wujud pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian masyarakat Lampung. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti di tengah upaya pemerintah daerah melakukan pemulihan di berbagai klaster terdampak bencana
Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir juga memaparkan perkembangan penanganan pascabencana. Khusus terkait kondisi pengungsi, ia melaporkan jumlah pengungsi menurun drastis dari semula sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang kini masih bertahan di 988 titik pengungsian.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit serta menyiagakan 530 pos kesehatan yang didukung tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia.
“Khususnya di Aceh Tamiang, meskipun belum optimal akibat kerusakan infrastruktur yang parah, namun secara umum layanan rumah sakit daerah telah kembali operasional. Alhamdulillah, dengan kolaborasi semua pihak, kita berhasil mencegah wabah kolera. Saat ini fokus penanganan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, serta berbagai layanan kesehatan lain sesuai kebutuhan para pengungsi di masing-masing daerah,” jelas M. Nasir.
Pada sektor pendidikan, pemerintah telah mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan sejak 5 Januari 2026, dengan mengerahkan relawan ASN untuk membersihkan sekolah-sekolah dari sisa material banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.
Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.
M. Nasir juga mencatat banyaknya bantuan yang masuk secara langsung melalui LSM maupun pemerintah provinsi lain ke daerah-daerah terisolasi, yang menunjukkan kuatnya solidaritas dan persaudaraan nasional terhadap bencana yang menimpa Aceh.
Fokus penanganan saat ini diarahkan pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi, dengan target memulihkan konektivitas desa-desa terisolasi sebelum memasuki bulan Ramadan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Aceh menggandeng berbagai pihak.
“Saat ini terdapat 150 organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 96 pelaku dunia usaha yang bergabung bersama Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses pemulihan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Darmawan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan bersama rombongan.[]
